Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diprediksi tidak akan berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. Meski demikian, para ekonom menilai kebijakan ini berpotensi memicu kenaikan inflasi meski tidak terlalu besar.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal menilai bahwa perketatan penyaluran BBM subsidi memang bisa meningkatkan inflasi, namun ia yakin hal ini tidak akan menyebabkan krisis atau memicu protes besar. "Dari sisi pertumbuhan konsumsi, masih positif secara agregat. Walaupun kita melihat kelas menengah ke bawah sedang terkikis, tetapi secara keseluruhan masih positif," ujar Faisal kepada Bisnis pada Minggu (1/9/2024).
Faisal juga menambahkan bahwa inflasi masih relatif terjaga, dengan harga pangan dan energi yang cenderung stabil. Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak merugikan masyarakat, terutama kelas menengah bawah. "Jangan sampai ada kebijakan yang justru bertolak belakang atau kontraproduktif terhadap upaya menjaga daya beli kelas menengah, khususnya kelas menengah bawah," tegasnya.
Sementara itu, Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo juga sependapat bahwa perketatan BBM bersubsidi tidak akan terlalu berpengaruh asalkan harga kebutuhan pokok lainnya tetap terjangkau. "Asal harga terjaga, protes sosial tidak akan menyebar. Saat ini harga Pertamax turun, Pertalite juga tersedia, harga beras stabil, jadi semua masih bisa menjalani hari-hari seperti biasa," kata Banjaran.
Banjaran juga menekankan pentingnya kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran agar benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Sebagai informasi, pemerintah telah memberi sinyal untuk memperketat kriteria penerima BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar agar penyaluran lebih tepat sasaran. Sejalan dengan rencana ini, pemerintah juga mengoreksi alokasi volume BBM bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Baca Juga
Dalam RAPBN tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, alokasi volume BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 19,41 juta kiloliter (kl), turun dibandingkan alokasi pada APBN 2024 yang dipatok sebesar 19,58 juta kl. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa penurunan ini merupakan bagian dari rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi pada 2025 agar lebih tepat sasaran .
